UU PDP — Pelindungan Data Pribadi
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia: apa yang diatur, apa kewajiban Anda, dan bagaimana menilai vendor terhadapnya.
Intisari
- UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi atas kebocoran data pribadi di Indonesia.
- Organisasi yang tidak patuh menghadapi sanksi administratif — panduan Audit Data Privacy menggambarkan eksposur denda hingga 2% pendapatan tahunan.
- Respons kebocoran dan kesiapan bukti adalah inti kepatuhan UU PDP.
Ringkasan
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah undang-undang yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi atas pelanggaran data pribadi di Indonesia.
Apa itu kerangka regulasi ini?
UU PDP memberikan kerangka hukum komprehensif untuk pelindungan data pribadi: dasar pemrosesan yang sah, hak subjek data, kewajiban keamanan, hingga ketentuan pelanggaran data. Aturan ini berlaku bagi organisasi yang memproses data pribadi warga negara Indonesia, termasuk melalui vendor.
Bersama PP 71/2019 dan Permenkominfo 20/2016 tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik, UU PDP membentuk lapisan kewajiban keamanan dan pelaporan yang harus dipenuhi organisasi — termasuk saat data dikelola pihak ketiga.
Apa persyaratan utamanya?
Kewajiban ini berlaku sepanjang rantai pemrosesan — termasuk saat data pribadi dikelola oleh vendor atau mitra Anda.
- Memiliki dasar hukum yang sah untuk setiap pemrosesan data pribadi
- Menerapkan langkah keamanan untuk melindungi data pribadi
- Mengumumkan pelanggaran data pribadi dalam waktu 3x24 jam
- Memenuhi hak subjek data (akses, koreksi, penghapusan, dan lainnya)
- Menerapkan prinsip minimisasi data dan batas retensi
Apa artinya bagi vendor risk assessment?
UU PDP membuat vendor risk assessment sebagai kebutuhan kepatuhan, bukan sekadar praktik terbaik: pengendali data bertanggung jawab memastikan prosesornya memenuhi standar perlindungan yang sama. Klausul kontrak, penilaian berkala, dan bukti pengawasan vendor menjadi penting saat audit atau penanganan insiden.
Menilai vendor terhadap kontrol privasi — keamanan sistem, riwayat kebocoran, sertifikasi kepatuhan — membantu mengurangi risiko sanksi dan klaim dari subjek data.
Bagaimana CyberRank dapat membantu?
CyberRank membantu menerjemahkan kewajiban UU PDP menjadi tindakan penilaian dan pemantauan yang konkret.
- Analisis kepatuhan privasi dan indikasi kepatuhan PDP pada penilaian
- Deteksi kebocoran data (darknet dan sumber terbuka) untuk respons 3x24 jam
- Penilaian vendor dengan cakupan privasi dan keamanan
- Dokumentasi pemantauan untuk audit kepatuhan
Referensi
Pertanyaan yang sering diajukan
Tautan terkait
Dapatkan rating keamanan gratis Anda
Jalankan rating keamanan CyberRank gratis untuk organisasi mana pun dan lihat sinyal risiko vendor yang sama seperti yang digunakan pelanggan kami.
Dapatkan rating keamanan gratis Anda