Manajemen Risiko Pihak KetigaNov 19, 202613 menit baca

Persyaratan kebijakan privasi UU PDP: cara mengecek vendor Anda

Seorang petugas privasi berkemeja batik menandai kebijakan tercetak di samping buku undang-undang dan tumpukan kontrak bertanda, sementara rekannya membaca tablet di kantor Jakarta dengan bendera Indonesia dan gedung-gedung kota di belakang mereka.
CR

CyberRank Research

Bagian dari: Rating Keamanan Gratis

Menurut persyaratan kebijakan privasi UU PDP, organisasi wajib memberi tahu orang mengapa data pribadi mereka dikumpulkan, atas dasar hukum apa, berapa lama disimpan, bagaimana dilindungi dan dibagikan, serta bagaimana mereka dapat menggunakan hak-haknya. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024, dan peraturan pelaksananya, PP 33/2026, mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Bagi tim manajemen risiko pihak ketiga, kebijakan privasi publik vendor adalah bukti pertama yang bisa Anda cek tanpa bertanya apa pun kepada vendor. CyberRank menganalisis kebijakan privasi setiap organisasi yang dinilai terhadap indikator GDPR dan UU PDP, lalu menandai setiap celah beserta saran perbaikan kalimatnya.

Ringkasan Eksekutif

  • Persyaratan kebijakan privasi UU PDP: menurut UU No. 27 Tahun 2022, kebijakan privasi perlu menjelaskan dasar hukum dan tujuan pemrosesan, jenis data, lama penyimpanan, cara data dilindungi dan dibagikan, serta cara subjek data menggunakan haknya.
  • UU PDP berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024; peraturan pelaksananya, PP 33/2026, menambahkan prosedur mulai 16 Januari 2027.
  • Sepuluh topik menunjukkan apakah kebijakan vendor sudah mencakup harapan UU PDP, mulai dari dasar pemrosesan dan persetujuan hingga transfer lintas negara dan pemberitahuan kegagalan pelindungan data.
  • Tinjauan kebijakan menunjukkan apa yang dikatakan vendor, bukan apa yang dilakukannya; kuesioner, kontrak, dan audit mengisi celah itu.
  • CyberRank cocok untuk mengecek kebijakan privasi vendor terhadap UU PDP: CyberRank menganalisis setiap kebijakan terhadap indikator GDPR dan UU PDP, menandai celah beserta saran perbaikan, dan memunculkan event ketika kebijakan vendor yang dipantau berubah.

Apa saja persyaratan kebijakan privasi menurut UU PDP?

UU PDP tidak menetapkan dokumen bernama kebijakan privasi. UU ini mewajibkan pengendali data pribadi (organisasi yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data) untuk menyampaikan informasi tertentu kepada subjek data, dan kebijakan privasi publik adalah cara yang lazim untuk itu.

Untuk pemrosesan berdasarkan persetujuan, Pasal 21 ayat (1) merinci informasi yang wajib disampaikan pengendali: legalitas pemrosesan, tujuan, jenis dan relevansi data, masa retensi, rincian informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan, dan hak subjek data. Pasal lain menambahkan kewajiban tentang persetujuan, keamanan, transfer, dan pemberitahuan kegagalan pelindungan data, seperti dirangkum dalam ringkasan UU PDP kami.

Cara CyberRank membantu: analisis kebijakan privasi CyberRank mengecek indikator GDPR dan UU PDP di setiap penilaian, sehingga Anda membaca kebijakan setiap vendor dengan cara yang sama.

Bagian UU PDP yang menentukan isi kebijakan privasi
Hak subjek dataYang diatur UU PDPInformasi, perbaikan, akses, penghapusan, penarikan persetujuan, keberatan atas keputusan otomatis, pembatasan, ganti rugi, dan portabilitasLetak dalam UUPasal 5–13Cara CyberRank membantuMenandai hak atau jalur kontak yang tidak ada
Prinsip pemrosesanYang diatur UU PDPPengumpulan terbatas dan spesifik, pemrosesan yang sah dan transparan, akurasi, keamanan, dan penghapusan bila tidak lagi diperlukanLetak dalam UUPasal 16Cara CyberRank membantuMenandai tujuan yang samar atau tidak ada
Dasar pemrosesanYang diatur UU PDPEnam dasar, termasuk persetujuan eksplisit, perjanjian, dan kewajiban hukumLetak dalam UUPasal 20Cara CyberRank membantuMengecek indikator GDPR dan UU PDP
Informasi yang wajib disampaikanYang diatur UU PDPLegalitas, tujuan, jenis data, retensi, rincian yang dikumpulkan, jangka waktu, dan hakLetak dalam UUPasal 21Cara CyberRank membantuMenandai masa retensi yang tidak ada
PersetujuanYang diatur UU PDPPersetujuan tertulis atau terekamLetak dalam UUPasal 22Cara CyberRank membantuMenilai banner persetujuan cookie
Data pribadi spesifikYang diatur UU PDPData kesehatan, biometrik, dan genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadiLetak dalam UUPasal 4 ayat (2)Cara CyberRank membantuTidak dinilai terpisah; tanyakan kepada vendor
Pemberitahuan kegagalan pelindungan dataYang diatur UU PDPPemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga paling lambat 3×24 jamLetak dalam UUPasal 46Cara CyberRank membantuMemberi tahu Anda ketika vendor yang dipantau muncul di sumber kebocoran baru
Pejabat pelindungan dataYang diatur UU PDPWajib untuk pemrosesan layanan publik, pemantauan berskala besar, dan pemrosesan data spesifik berskala besarLetak dalam UUPasal 53Cara CyberRank membantuMenandai detail kontak yang tidak ada
Transfer lintas negaraYang diatur UU PDPPelindungan yang setara, jika tidak ada maka pelindungan yang memadai dan mengikat, jika tidak ada maka persetujuan subjek dataLetak dalam UUPasal 56Cara CyberRank membantuMenampilkan negara hosting dibandingkan dengan negara yang Anda izinkan
Sanksi administratifYang diatur UU PDPPeringatan, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan data, dan denda hingga 2% dari pendapatan tahunanLetak dalam UUPasal 57Cara CyberRank membantuTidak dinilai

Mengapa kebijakan privasi vendor penting bagi risiko pihak ketiga?

Vendor yang memproses data pribadi untuk Anda biasanya berperan sebagai prosesor data pribadi, tetapi Anda tetap pengendali dan tetap bertanggung jawab. Kebijakannya adalah tanda publik tercepat apakah vendor memahami UU PDP.

Prosesor memiliki kewajiban sendiri dalam Pasal 51–52, tetapi menurut Pasal 47 pengendali tetap bertanggung jawab atas pemrosesan dan harus menunjukkan bahwa ia memenuhi prinsip-prinsip UU. Karena itu, penilaian risiko privasi vendor termasuk dalam due diligence, di samping pemeriksaan keamanan yang dibahas dalam artikel kami tentang security rating dalam due diligence vendor.

Kebijakan menunjukkan sejak awal ke mana data mengalir, termasuk subprosesor (pemasok milik vendor Anda sendiri), negara hosting, dan pengaman transfer. Kebijakan juga menunjukkan apakah vendor punya proses untuk kebocoran data yang mendukung kewajiban 3×24 jam Anda sendiri menurut Pasal 46.

Pasal 57 memungkinkan denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan, dan PP 33/2026 mengatur cara pengenaannya. Per awal November 2026, lembaga pengawas (Lembaga PDP) belum terbentuk: rancangan peraturan presiden sudah diajukan kepada Presiden, dan untuk sementara Komdigi menjalankan fungsinya. Kewajiban dalam UU sudah berlaku.

Cara CyberRank membantu: CyberRank menampilkan temuan kebijakan privasi vendor di samping pemasoknya sendiri dan negara hosting, sehingga pertanyaan tentang aliran data muncul dalam tinjauan yang sama.

Apa saja 10 topik yang perlu dicek dalam kebijakan privasi vendor?

Sepuluh topik ini adalah daftar periksa peninjau yang disusun dari struktur UU PDP, bukan rumusan UU itu sendiri. Tandai setiap topik sebagai tercakup, lemah, atau tidak ada.

Konteks Indonesia: pastikan versi bahasa Indonesia tersedia dan isinya sama dengan versi bahasa Inggris. Kebijakan global yang hanya berbahasa Inggris mungkin sama sekali tidak menyebut UU PDP.

Untuk daftar periksa yang lebih singkat dan juga mencakup GDPR, lihat jawaban singkat kami tentang cara mengecek kebijakan privasi vendor terhadap UU PDP dan GDPR.

Cara CyberRank membantu: CyberRank membagi kebijakan setiap vendor menjadi 15+ area, mengecek indikator GDPR dan UU PDP, dan menandai setiap celah beserta saran perbaikan kalimatnya.

10 topik untuk mengecek kebijakan privasi vendor menurut UU PDP
1TopikDasar pemrosesan dan tujuanIsi kebijakan yang baikDasar yang berlaku untuk setiap tujuanCelah umum"Kami dapat menggunakan data Anda untuk meningkatkan layanan" tanpa dasarCara CyberRank membantuMenandai tujuan yang samar atau tidak ada
2TopikHak subjek dataIsi kebijakan yang baikAkses, perbaikan, penghapusan, portabilitas, dan cara mengajukannyaCelah umumHak dicantumkan tanpa jalur kontakCara CyberRank membantuMenandai hak atau jalur kontak yang tidak ada
3TopikPersetujuanIsi kebijakan yang baikCara persetujuan dikumpulkan, direkam, dan ditarikCelah umumPersetujuan dianggap ada karena "menggunakan situs"Cara CyberRank membantuMenilai banner persetujuan cookie
4TopikRetensi dan penghapusanIsi kebijakan yang baikJangka waktu atau kriteria, dan cara data dihapusCelah umumHanya "selama diperlukan"Cara CyberRank membantuMenandai masa retensi yang tidak ada
5TopikLangkah keamananIsi kebijakan yang baikJenis kontrol teknis dan organisasiCelah umumTidak ada bagian keamananCara CyberRank membantuSub-rating Keamanan menunjukkan postur yang terlihat
6TopikPengendali dan detail kontakIsi kebijakan yang baikBadan hukum, alamat, dan pejabat pelindungan data atau kontak privasiCelah umumHanya email dukungan umumCara CyberRank membantuMenandai detail kontak yang tidak ada
7TopikTransfer lintas negaraIsi kebijakan yang baikNegara tujuan dan pengaman yang digunakanCelah umumTidak menyebut hosting di luar negeriCara CyberRank membantuMenampilkan negara hosting dibandingkan dengan negara yang Anda izinkan
8TopikMinimalisasi dan pembatasan tujuanIsi kebijakan yang baikHanya data yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakanCelah umumDaftar data yang panjang dan terbukaCara CyberRank membantuMenandai celah beserta saran perbaikan
9TopikData pribadi spesifikIsi kebijakan yang baikData spesifik yang diproses dan pelindungan tambahan yang diterapkanCelah umumData kesehatan atau keuangan tanpa pengaman tambahanCara CyberRank membantuTidak dinilai terpisah; tanyakan kepada vendor
10TopikPemberitahuan kegagalan pelindungan dataIsi kebijakan yang baikBagaimana dan kapan subjek data dan lembaga diberi tahuCelah umumTidak ada bagian tentang kebocoranCara CyberRank membantuMemberi tahu Anda ketika vendor yang dipantau muncul di sumber kebocoran baru

Apa yang ditambahkan PP 33/2026?

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2026 (PP 33/2026) adalah peraturan pelaksana UU PDP. PP ini diundangkan pada 16 Juli 2026, terdiri atas 225 pasal, dan mulai berlaku pada 16 Januari 2027.

Dalam praktiknya, vendor kemungkinan memperbarui kebijakannya sebelum Januari 2027, terutama soal transfer dan kontak pejabat pelindungan data.

Cara CyberRank membantu: CyberRank menilai ulang vendor yang dipantau setiap malam dan memunculkan event ketika kebijakan privasi vendor berubah, sehingga Anda melihat pembaruan tanpa menunggu tinjauan berikutnya.

Sekilas PP 33/2026
DiundangkanRincian16 Juli 2026
Mulai berlakuRincian16 Januari 2027
Bidang utamaRincianDasar pemrosesan, penilaian dampak, pejabat pelindungan data, transfer lintas negara, aksi korporasi, dan sanksi administratif
DendaRincianHingga 2% dari pendapatan tahunan, dengan prosedur yang diatur dalam PP
Batas waktu kebocoranRincianMenurut SIP Law Firm, jangka 3×24 jam mulai berjalan setelah kegagalan dipastikan berdasarkan dokumentasi, seperti log sistem dan laporan forensik

Apa yang bisa dan tidak bisa dibuktikan kebijakan privasi?

Kebijakan privasi adalah janji publik. Kebijakan menunjukkan celah dalam komitmen vendor, bukan apakah vendor menepatinya.

Ketentuan kontrak memegang peran terbesar, seperti dijelaskan dalam artikel kami tentang cara mengecek ketentuan pemberitahuan kebocoran vendor.

Cara CyberRank membantu: CyberRank menempatkan temuan kebijakan di samping sinyal keamanan, kebocoran, dan hosting outside-in, sehingga Anda bisa melihat di mana posisi yang dinyatakan vendor berbeda dari postur yang terlihat.

Apa yang ditunjukkan kebijakan privasi dan apa yang Anda perlukan selain itu
Apakah vendor tahu UU PDP berlaku?Yang ditunjukkan kebijakanApakah topik UU PDP dibahasYang Anda perlukan selain ituPertanyaan lanjutan jika kebijakan tidak menyebutnya
Apakah data diproses secara sah?Yang ditunjukkan kebijakanDasar dan tujuan yang dinyatakanYang Anda perlukan selain ituKetentuan kontrak, perjanjian pemrosesan data, dan catatan pemrosesan
Apakah data aman?Yang ditunjukkan kebijakanKategori kontrol yang dijelaskanYang Anda perlukan selain ituKuesioner, sertifikasi (misalnya ISO/IEC 27001:2022), dan penilaian keamanan outside-in
Apakah vendor akan memberi tahu kebocoran tepat waktu?Yang ditunjukkan kebijakanApakah ada proses yang dijelaskanYang Anda perlukan selain ituTenggat pemberitahuan dalam kontrak dan uji respons insiden
Di mana data disimpan?Yang ditunjukkan kebijakanPengaman transfer yang dinyatakanYang Anda perlukan selain ituBukti hosting dan daftar subprosesor

Cara mengecek kebijakan privasi vendor terhadap UU PDP

Tujuh langkah membawa Anda dari teks kebijakan hingga celah tertutup. CyberRank mengotomatiskan langkah 1, 3, dan 7 serta mendukung langkah 4 sampai 6; penilaian hukum dan kontrak tetap di tangan Anda.

Contoh (fiktif): kebijakan penyedia layanan penggajian mencakup hak dan detail kontak, tetapi tidak menyebut hosting di luar negeri atau pemberitahuan kebocoran. Anda meminta daftar subprosesornya dan menambahkan klausul pemberitahuan 48 jam ke kontrak, sehingga Anda punya waktu untuk memenuhi kewajiban 3×24 jam Anda sendiri.

  1. Temukan kebijakan terbaru. Gunakan kebijakan publik yang sedang berlaku, dalam kedua bahasa jika ada. CyberRank menemukan dan menganalisisnya dari alamat web vendor.
  2. Petakan peran vendor. Tentukan apakah vendor adalah prosesor Anda, pengendali terpisah, atau keduanya. Ini keputusan tim Anda.
  3. Baca berdasarkan 10 topik. Catat setiap topik sebagai tercakup, lemah, atau tidak ada. Analisis kebijakan CyberRank memberi Anda gambaran awal celahnya.
  4. Cek transfer dan hosting. Bandingkan bagian transfer dengan lokasi hosting vendor yang sebenarnya, seperti dijelaskan dalam artikel kami tentang residensi data dan kedaulatan data. CyberRank menampilkan negara hosting dibandingkan dengan negara yang Anda izinkan.
  5. Prioritaskan berdasarkan dampak. Celah paling penting pada vendor yang menangani data pribadi spesifik atau volume besar. Rating AAA–D CyberRank dan sub-rating Privasinya membantu Anda mengurutkan vendor.
  6. Tutup celah bersama vendor. Kirim pertanyaan yang terarah dan tambahkan klausul pelindungan data ke kontrak. CyberRank dapat mengirim pertanyaannya, seperti dijelaskan dalam otomatisasi kuesioner vendor; kontrak adalah proses Anda.
  7. Pantau perubahan. Tinjau ulang ketika kebijakan berubah, dan tetapkan jadwal seberapa sering vendor perlu dinilai ulang. CyberRank memunculkan event ketika kebijakan privasi vendor yang dipantau berubah.

Bagaimana CyberRank meninjau kebijakan privasi terhadap UU PDP?

Setiap penilaian CyberRank mencakup analisis kebijakan privasi terhadap indikator GDPR dan UU PDP, yang dilaporkan dalam sub-rating Privasi di dalam rating AAA–D.

Temuan ini menggambarkan teks kebijakan, bukan kesimpulan hukum. Sub-rating Privasi yang baik adalah bukti postur, bukan bukti kepatuhan terhadap UU PDP.

  • Menemukan kebijakan: CyberRank bekerja dari alamat web vendor, tanpa kuesioner, agen, atau akses ke sistemnya.
  • Analisis: kebijakan dibagi menjadi 15+ area, persetujuan cookie dicek, dan indikator GDPR serta UU PDP dinilai. Setiap celah dijelaskan dengan bahasa sederhana beserta saran perbaikan kalimatnya.
  • Hosting: host publik digeolokasi dan dibandingkan dengan negara dan yurisdiksi hukum yang Anda izinkan.
  • Pemantauan: vendor yang dipantau dinilai ulang setiap malam, dan CyberRank memunculkan event, dengan notifikasi email opsional, ketika kebijakan privasi berubah.
  • Sisi vendor: vendor dapat melihat temuannya sendiri, menggunakan saran perbaikan, dan meminta evaluasi ulang.

Di mana CyberRank tidak membantu

CyberRank hanya membaca apa yang dipublikasikan vendor. CyberRank tidak dapat melihat catatan pemrosesan internal, perjanjian pemrosesan data, log persetujuan, pelatihan staf, atau cara data benar-benar ditangani di dalam vendor. CyberRank tidak memutuskan apakah vendor adalah pengendali atau prosesor, apakah dasar pemrosesan sah, atau apakah transfer memenuhi Pasal 56; itu semua penilaian hukum.

Sub-rating Privasi yang baik bukan sertifikasi dan tidak membuat Anda atau vendor Anda patuh terhadap UU PDP. CyberRank juga tidak melaporkan kebocoran kepada lembaga dan tidak mengubah kebijakan vendor atas namanya. Gunakan kuesioner, klausul kontrak, audit, dan tinjauan hukum untuk hal-hal tersebut.

Kesimpulan

UU PDP sudah berlaku, dan PP 33/2026 menambahkan prosedur mulai 16 Januari 2027. Kebijakan privasi publik vendor adalah cek awal yang cepat untuk melihat apakah vendor membahas apa yang diharapkan UU: dasar pemrosesan, hak, persetujuan, retensi, keamanan, kontak, transfer, minimalisasi, data pribadi spesifik, dan pemberitahuan kebocoran. Kebijakan tidak dapat membuktikan praktik, jadi perlakukan celah sebagai pertanyaan bagi vendor dan tutup melalui kontrak dan kuesioner. Tinjau ulang kebijakan ketika berubah, terutama sebelum PP 33/2026 berlaku. CyberRank mendukung hal ini dengan menganalisis kebijakan privasi vendor terhadap indikator GDPR dan UU PDP serta memunculkan event ketika kebijakan vendor yang dipantau berubah.

Tentang artikel ini

Seluruh teks dalam artikel ini mencerminkan perspektif CyberRank sendiri dan disediakan sebagai informasi umum, bukan nasihat hukum. Kemampuan produk dijelaskan per 19 November 2026.

Referensi

  1. Republik Indonesia, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), diundangkan 17 Oktober 2022, JDIH BPK (diakses 19 November 2026)
  2. UU No. 27 Tahun 2022, teks konsolidasi dengan catatan putusan Mahkamah Konstitusi, pasal.id (diakses 19 November 2026)
  3. ABNR Counsellors, teks dwibahasa UU 27/2022 (diakses 19 November 2026)
  4. SIP Law Firm, PP 33/2026 Pelindungan Data Pribadi (2026, diakses 19 November 2026)
  5. ANTARA, Kemkomdigi ungkap regulasi pembentukan Badan PDP masuki tahap final (November 2026)
  6. Katadata, Komdigi: Perpres Lembaga Pengawas PDP Masuk Tahap Final (November 2026)

Pertanyaan yang sering diajukan

Cek kebijakan privasi vendor terhadap UU PDP

Lihat celah kebijakan privasi, persetujuan cookie, dan negara hosting untuk pemasok mana pun, cukup dari alamat web.

Cek kebijakan privasi vendor terhadap UU PDP